www.beritamuria.com. Setelah program launching KUP di pendopo kudus pada awal maret 2015 oleh bupati kudus ternyata masih banyak diragukan oleh pelaku usaha kecil di kabupaten kudus.
Salah
satu persoalannya adalah rumitnya proses dan prosedur yg harus melalui
rekomendasi dari SKPD sampai ketua RT. Bahkan ada pelaku usaha kecil kripik
pare dari hadipolo sofyan yang didata RT jaga di data dinas perindustrian, UMKM
dan Koperasi. Kalau KUP maksimal 20 juta dan harga peralatannya itu 30
juta itu kan masih kurang. Bahkan sofyan juga pernah dijanjikan bupati untuk diberi
bantuan peralatan yang kebetulan ikut pameran kudus exspo tahun 2014 dan
proposalnya langsung diminta bupati. Ternyata sampai sekarang tidak ada khabar
yang jelas sofyan pada acara diskusi KUP yang diselenggarakan oleh KPC di
studium futsal singocandi 31 maret 2015.
Sebetulnya program KUP itu bagus, tapi kalau tidak dibarengi dengan kesiapan tenaga yang profesional dan kredibilitas dalam melakukan pengawalan dan pendampingan, maka program tersebut tidak akan mampu mengangkat prekonomian masyatakat kudus, apalagi klau ini disusupi muatan politik, pasti akan gagal ujar sururi mujib ketua KMKB. Aktivis kudus itu juga menyatakan, kalau nanti yang malakukan pendampingan adalah anggota PWU yang sudah ada di BLK, sururi pesimis. Hal ini karena PWU yg dibentuk waktu itu untuk kepentingan politik kelompok tertentu dan jumlahnya sangat terbatas dan SDM nya juga masih dipertanyakan. Oleh sebab itu untuk mensukseskan program KUP harus benar2 ada pengawasan dari internal perbankan penyalur kredit dan pihak ekternal masyarakat yang punya integritas dan profesional tuturnya.
Pendapat senada juga disampaikan oleh Ahwan SH anggota DPRD Propinsi Jateng. Menurut ketua DPD Nasdem kudus ini. Program yang bagus harus kita dukung bersama, tetapi harus diimbangi dan dikawal oleh tenaga yang profesional. Di kabupaten kudus KUP juga menjadi pilot projeck untuk daerah lain, makanya program ini harus berhasil.
0 Comments
