Berita Muria.com, Kudus, 25 Januari 2018 Pendidikan politik bagian proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara.
Dalam pengajian yang disampaikan Ustad kondang H. Abdul Somad dari Riau ini cocok untuk sebagai pembelajaran masyarakat umum sehingga tidak merasa terbeli suaranya dan calon pemimpin juga tidak merasa beli suara. jika terdapat proses beli membeli maka jadinya hukum pasar ekonomi untung dan rugi, padahal pemilihan umum itu bukan sekedar beli membeli akan tetapi proses memilih pemimpin yang memiliki kebijakan dalam roda pemerintahan selama 5 tahun KEDEPAN.
Pembelajaran politik kepada masyarakat juga penting sehingga tak ada yang memanfaatkan jabatan untuk mempengaruhi pilihan dengan tidak fer-play (bermain sesuai dengan aturan KPU). seperti menggerakan setruktur pemerintah baik dari tingkat RT, RW, Kepala Desa, Satker atau kepala dinas yang berakibat pada penjurusan hak pilih yang tidak obyektif.
Islam juga mengajarkan tentang adab atau tata cara dalam melaksanakan demokrasi dan ini penting di informasikan untuk menambah pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah, sehingga masyarakat masih ada yang dibodoh-bodohi atau diberikan janji–janji manis. Dalam realitanya atau penerapannya tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan ketika sudah berhasil duduk.
Islam juga mengajarkan tentang adab atau tata cara dalam melaksanakan demokrasi dan ini penting di informasikan untuk menambah pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah, sehingga masyarakat masih ada yang dibodoh-bodohi atau diberikan janji–janji manis. Dalam realitanya atau penerapannya tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan ketika sudah berhasil duduk.