BeritaMuria.com. Sejumlah aktifis buruh menggelar aksi demontrasi menuntut perbaikan upah
2016, Senin, 14 September 2015. Aksi dimulai sekitar pukul 09.00 WIB di depan
kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Kudus. Para aktifis buruh yang dikoordinir Slamet
Machmudi itu mendirikan tenda keprihatinan serta menampilkan aksi teatrikal.
Sejumlah aparat keamanan, baik dari
Polres Kudus dan TNI ikut mengamankan jalannya aksi. Dalam orasinya, Slamet
Machmudi mengatakan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk menentukan
upah minimum buruh di 2016 cukup merisaukan. Bukan hanya lebih rendah dari
nominal Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2015, tetapi juga tidak mencerminkan
situasi ekonomi yang memicu kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Dewan Pengupahan kabupaten Kudus
diharapkan cermat dalam melakukan survei KHL,” tegas Mamik sapaan Slamet
Machmudi.
Ditambahkan, hasil survei KHL
diharapkan mencerminkan realitas kebutuhan para buruh untuk dapat hidup secara
layak. Tidak sekedar melaksanakan rutinitas tahunan dengan mengedepankan
kepentingan kelompok tertentu.
Setiap pergantian tahun, menurutnya,
upah buruh mengalami kenaikan secara nominal. Upah dengan jumlah rupiah baru
itu tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan buruh. Menurutnya, kenaikan
upah hanyalah upaya menyesuaikan harga kebutuhan pokok yang juga mengalami
kenaikan.
“Dalam prakteknya, para pengusaha
menerapkan upah minimum menjadi maksimum. Padahal, UMK merupakan upah bagi
buruh lajang yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun,” ujarnya dengan
mengungkapkan penentuan UMK menjadi penting, baik kuantitas maupun kualitas
nominalnya perlu diperjuangkan.
Lebih lanjut Ia mengungkapkan, kondisi
perekonomian tidak menjadi alasan pembenaran merendahkan nominal upah buruh. Upah
mendukung produktifitas kerja para buruh.
“Rendahnya daya saing buruh
disebabkan upah yang hanya mampu dialokasikan untuk mempertahankan hidup buruh
sehari-hari,” katanya.
Aktifis Lembaga Pemerhati Aspirasi
Publik (LePAsP), Ahmad Fikri, yang ikut berorasi mengungkapkan pentingnya
meningkatkan kualitas komponen KHL. Menurutnya, penyebab rendahnya hasil survei
KHL disebabkan kualitas barang yang disurvei termasuk kelas rendah.
“Diharapkan ada perbaikan kualitas
komponen KHL agar nominal KHL benar-benar riil sebagaimana kebutuhan para buruh
selama ini,” ungkapnya.
Setelah berorasi, para aktifis masuk
salah satu ruang pertemuan Dinsosnakertrans untuk beraudiensi menyampaikan
aspirasi. Kepala Dinsosnakertrans Kudus, Lutful Hakim mengungkapkan
apresiasinya terhadap apa yang telah dilakukan oleh aktifis dalam
memperjuangkan kepentingan buruh.
“Selama masukan dan saran akan kami
laksanakan demi memperbaiki kondisi buruh di Kudus,” ungkap Lutful.
Pihaknya menyampaikan selama ini
selalu terbuka dengan berbagai aspirasi. Termasuk kemungkinan terdapat
perbedaan terkait nominal KHL antara pihak pengusaha yang diwakili APINDO dan
pihak serikat pekerja. (Wkt)
0 Comments
