PHK BURUH IHT, DAMPAK MARAKNYA ROKOK ILEGAL

Beritamuria.com. Hasil penelitian Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia  (UI) menyebutkan sebanyak 11 persen rokok ilegal beredar di pasar nasional. Kerugian negara akibat aktifitas usaha rokok ilegal mencapai Rp. 5 trilyun hingga Rp. 9 trilyun pertahun.

Faktor penyebab maraknya produk rokok ilegal salah satunya adanya kebijakan pemerintah terkait penerapan tarif cukai tinggi terhadap produk tembakau.

Muhammad Zaenal Arifin, salah satu pengurus Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kab. Kudus meminta pemerintah terus meningkatkan agenda pemberantasan rokok ilegal. Dengan berharap kebijakan menaikkan pita cukai yang diputuskan turut diimbangi dengan strategi menekan peredaran rokok ilegal.

“Pemerintah agar tetap konsisten dengan agenda pemberantasan rokok ilegal sebagaimana UU nomor 39 tahun 2009 tentang cukai,” kata Arifin yang pernah merasakan menjadi buruh di salah satu perusahaan rokok terbesar di Kudus, Rabu, 7 Oktober 2015.

Peningkatan jumlah peredaran rokok ilegal, menurutnya, mempengaruhi jumlah produksi IHT nasional. Hasil kajiannya, peredaran rokok ilegal populasinya masih cukup banyak di pasaran. Penegakan hukum terhadap pelaku dan pemusnahan barang bukti rokok ilegal terbukti tidak menjamin penurunan tingkat peredaran produk ilegal hasil tembakau.

Ia menandaskan, jika kondisi tersebut dibiarkan bukan tidak mungkin PHK buruh IHT semakin cepat terjadi. Rokok ilegal tidak saja merugikan negara tetapi juga menurunkan produksi IHT legal.

“Dampak penurunan produksi juga menimbulkan berkurangnya pendapatan buruh IHT bahkan berlanjut pada pemutusan hubungan kerja (PHK),” ungkapnya.

Peredaran rokok ilegal menjadi persoalan klasik akibat kebijakan pemerintah menerapkan aturan ketat usaha per-tembakauan. Tidak jarang para pelaku usaha (produsen) rokok ilegal berasal dari kalangan masyarakat yang dulu pernah memiliki usaha rokok legal. (Adv)