PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN BERI KENYAMANAN SKPD

Beritamuria.com. Keterbukaan dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan sangat dibutuhkan. Mengingat, pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Partisipasi publik dalam pembangunan dinilai masih sangat kurang. Hal ini disampaikan koordinator Gerakan Masyarakat Transformasi Kudus (GEMATAKU), Slamet Mahmudi, Jumat, 10 Juli 2015.

Pria yang akrab disapa Mamik itu mengungkapkan, dimulainya pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur di Kudus perlu mendapatkan dukungan masyarakat. Bentuk partisipasi publik berupa pengawasan dan masukan yang berorientasi memperkuat jalannya pembangunan agar berjalan dengan baik.

“Pengguna anggaran atau SKPD perlu mengundang partisipasi publik dalam semua program pembangunan. Mengingat, keterbukaan sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan penyimpangan dan persoalan hukum,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan kolaborasi/kerjasama pemerintah dengan masyarakat dapat memperkuat upaya pertanggungjawaban secara publik maupun hukum. Ketika pelaksanaan pembangunan mendapatkan hambatan secara otomatis masyarakat akan turut serta dalam upaya penyelesaiannya.

“Pimpinan SKPD harus belajar dari pelaksanaan pembangunan sebelumnya,” ungkapnya.

Menurutnya, ketertutupan selama ini justru mengundang banyak oknum mencari kelemahan untuk kepentingan pribadi. Hal ini berdampak tidak saja kenyamanan sebagai pelaksana pembangunan akan terganggu. Masyarakat juga akan membiarkan SKPD menghadapi oknum yang memiliki kepentingan tertentu dengan mengatasnamakan hukum.

Lebih lanjut Slamet berujar, SKPD akan “nyaman” bila setiap proses pelaksanaan pembangunan melibatkan masyarakat. Dengan sendirinya, upaya kriminalisasi oleh oknum penegak hukum akan berhadapan dengan masyarakat. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat inilah yang belum terbangun dalam pelaksanaan pembangunan di Kudus.(Wkt).