JEPARA.BeritaMuria.com. Dihadapan ratusan tenaga honorer kategori 2 dari Kabupaten Jepara, Kudus dan Demak, Anggota DPR RI Komisi II, Bambang Riyanto mengatakan untuk menyelesaikan persoalan Honorer K2 bergantung kemauan pemerintah. Pasalnya, pengangkatan honorer K2 di seluruh Indonesia hanya butuh anggaran Rp. 1,2 trilyun. Kebutuhan anggaran tersebut tidak berarti jika dibandingkan dengan jumlah APBN yang mencapai Rp. 300 trilyun.
Kisruh honorer menurutnya termasuk persoalan bangsa. Oleh karenanya, dalam dengar pendapat di DPR RI, Ia mendesak kepada Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI MenPANRB) untuk segera menyelesaikannya.
"Dalam pertemuan dengan MenPANRB kami selalu pertanyakan persoalan Honorer K2," ucap mantan Bupati Sukoharjo saat menyampaikan pidato di Djoglo Aspirasi Jepara milik Abdul Wakid, Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Rabu, 11 Maret 2015.
Mantan Bupati Sukoharjo 2 periode itu mengaku sering diundang oleh beberapa elemen masyarakat di Daerah guna mendengarkan aspirasi yang disampaikan. Ia berharap berbagai persoalan honorer yang belum terakomodir menjadi CPNS sekarang ini dibutuhkan komitmen pemerintah.
"Pertanyaan kepastian untuk mentuntaskan honorer kategori 2 yang tersisa telah dijawab oleh pemerintah yakni maksimal tahun 2015 akan dituntaskan," ujarnya.
Butuh kebijakan penganggaran dan aturan yuridis untuk menyelesaikan persoalan honorer K2. Ia mengatakan persoalan honorer K2 telah masuk dalam proleknas (prioritas legislasi nasional) di DPR RI.
Dalam forum tersebut berbagai keluhan disampaikan para honorer. Hampir sebagian besar mengungkapkan adanya honorer K2 "bodong" yang justru mendapatkan SK CPNS.
"Kami yang honorer K2 asli justru digusur oleh oknum pejabat sehingga keberadaan kami seakan dianggap K2 abal-abal," ungkap Rozak, ketua Honorer K2 asal Jepara.
Menanggapi keluhan honorer, Bambang Riyanto berharap reses yang digelar dan menghadirkan honorer tidak dijadikan ajang saling menghujat dan menyalahkan pihak manapun. Ia meminta adanya masukan dan solusi penyelesaian sebagai bahan masukan kepada pemerintah.
"Kapasitas kami menyampaian agar pemerintah segara mengambil sikap segera mengakomodir honorer K2 yang tersisa agar diangkat menjadi CPNS. Jadi untuk hal teknis yang selama ini terjadi lebih bersifat kasuistis," jawabnya sambil mengatakan persoalan honorer K2 yang sedang diperjuangkan untuk kepentingan honorer K2 seluruh Indonesia.
Kepada honorer K2 yang hadir, Bambang Riyanto memastikan pemerintah telah memiliki data jumlah honorer K2 yang diusulkan daerah. Data yang ada sekarang ini tidak serta merta dianggap layak. Ada mekanisme yang akan dikeluarkan pemerintah untuk menjaring honerer K2.
"Pasti ada kriteria yang akan dikeluarkan pemerintah. Pastinya kami akan mengusulkan hal yang terbaik dan teringan agar honorer yang memenuhi syarat dapat diangkat menjadi CPNS", katanya.(wkt)
0 Comments
.jpg)
