PEMBERANTASAN ROKOK ILEGAL, APARAT BEA CUKAI DIMINTA BERTINDAK TEGAS

Beritamuria.com. Begitu pentingnya upaya pemberantasan rokok ilegal membuat pemerintah pusat mensyaratkan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) salah satunya untuk kegiatan sosialisasi ketentuan cukai dan pemberantasan rokok ilegal. Ketentuan tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.07/2008 yang direvisi melalui PMK nomor 20/PMK.07/2009 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas penyalahgunaannya.

Pemerintah juga mengenakan sanksi kepada para produsen, pengedar dan penjual dengan pasal pidana dan denda. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, ancaman hukuman penjara bagi produsen rokok ilegal minimal satu tahun dan maksimal lima tahun. Selain itu, para pelaku bakal dikenai sanksi denda sebanyak Rp 27 juta.

Menurut Jayadi, pemilik perusahaan rokok kecil PR. Jayeng, penindakan terhadap pelaku rokok ilegal kewenangannya berada pada aparat Bea Cukai. Sikap tegas dan tanpa tebang pilih terhadap siapapun yang melanggar regulasi cukai harus ditindak. Tidak hanya perusahaan kecil, tapi juga pelanggaran yang dilakukan perusahaan besar.

“Kuncinya aparat Bea Cukai harus tegas dan tidak tebang pilih dalam penegakan regulasi cukai,” ungkap Bapak satu anak ini, Jumat, 6 Nopember 2015.

Pihaknya mengakui, mayoritas pelaku rokok ilegal embrionya dari para mantan pengusaha rokok kecil yang saat ini gulung tikar. Motifnya hanya untuk keberlangsungan agar dapat bertahan memenuhi kebutuhan hidup.

Untuk penanggulangan peredaran rokok ilegal, menurutnya, pemerintah harus melakukan pembinaan terhadap pengusaha rokok kecil yang saat ini tidak lagi berproduksi. Semata-mata agar keberadaan para mantan pengusaha rokok terdata dan mendapatkan perhatian dari pemerintah.

“Tentu saja pemerintah harus memiliki program pemberdayaan yang dapat menolong para pengusaha rokok yang tidak lagi dapat berproduksi,” tegasnya. (Adv).