TIDAK JAMINAN BEBAS KKN, PELIBATAN APARAT HUKUM DALAM KEGIATAN PROYEK PUBLIK

Beritamuria.com. Milisi Penyelamat Uang Rakyat (M-PUR) menilai upaya pelibatan aparat hukum secara resmi dalam pelaksanaan kegiatan proyek pemerintah bukan jaminan bebas dari KKN. Sebab, tidak semua pelibatan aparat hukum bertujuan profesional.

“Bisa jadi ada tujuan lain untuk mengamankan kejahatan yang akan, sedang dan telah dilakukan dalam penyelenggaraan proyek publik,” ujar Slamet Machmudi, Koordinator Milisi Penyelamat Uang Rakyat (M-PUR), Selasa, 25 Agustus 2015, menanggapi munculnya intruksi Presiden Joko Widodo terkait pendampingan aparat penegak hukum dalam kegiatan pemerintah.

M-PUR justru meragukan kinerja aparat hukum dalam pengawasan dan penindakan terhadap penyimpangan kegiatan Pemkab selama ini. Pelibatan aparat hukum bukan kali pertama. Seringkali pelibatan itu tak lain hanya isyarat “meminta ijin” sekaligus “minta aman” jika nanti ada yang mempersoalkan secara hukum.

“Tanpa dipublikasikan, dengan sendirinya tugas aparat hukum adalah mengawasi dan melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan uang negara,” kata Mamik, sapaan akrab Slamet Machmudi yang juga berharap pelibatan aparat hukum tidak disalahgunakan untuk tujuan membatasi peran masyarakat mengawasi pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Ia menambahkan, tanpa peran masyarakat, Kejaksaan dan Kepolisian tidak ada artinya sama sekali. Bagi M-PUR kinerja penegak hukum juga perlu diawasi oleh masyarakat. Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan paling efektif untuk mengeliminir penyimpangan dan penyalahgunaan uang rakyat.

“Aparat hukum juga perlu diawasi oleh masyarakat. Banyak oknum aparat yang justru memanfaatkan celah kekurangan pemerintah di daerah,” ujarnya. (Wkt)